Konferensi Malino yang Hilang Dalam Catatan Sejarah Indonesia

 

                Konferensi Malino, juga dikenal sebagai Konferensi Malino II, adalah peristiwa penting yang terjadi di Malino, Sulawesi, Indonesia, pada bulan Juli 1946. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan ketegangan dan konflik antara gerakan Revolusi Nasional Indonesia dan penguasa kolonial Belanda. Konferensi tersebut mempertemukan perwakilan dari Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan pemerintah Belanda, yang diwakili oleh H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Diskusi berpusat pada mencari solusi politik untuk perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di Indonesia.

                Konferensi Malino menghasilkan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 14 Juli 1946 yang dikenal dengan Perjanjian Malino. Perjanjian tersebut mengakui Republik Indonesia sebagai negara konstituen dalam Indonesia federal, yang dikenal sebagai Negara Indonesia Serikat (RIS). Ia juga mendirikan ibu kota federal di Jakarta dan menguraikan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian konstituen. Namun, pelaksanaan Perjanjian Malino menghadapi banyak tantangan, dan ketegangan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda terus berlanjut. Akhirnya konsep RUSI ditinggalkan, dan negosiasi kemerdekaan Indonesia berlanjut hingga Belanda secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat pada tahun 1949.

                Patut dicatat bahwa Perjanjian Malino tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda. Ini mewakili kompromi sementara yang akhirnya mengarah pada negosiasi dan perkembangan lebih lanjut dalam proses kemerdekaan Indonesia.

                Perjanjian Malino, meskipun ditandatangani pada masa Revolusi Nasional Indonesia, tidak diakui secara luas sebagai perjanjian yang signifikan atau berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Perjanjian tersebut tidak mengarah pada penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Republik Indonesia dan otoritas Belanda. Sebaliknya, Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada November 1946 dianggap lebih penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati menetapkan dasar untuk gencatan senjata, pembentukan negara federal, dan pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia.

                Perjanjian-perjanjian selanjutnya seperti Perjanjian Renville pada tahun 1948 dan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 lebih berperan dalam menentukan syarat-syarat kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Renville berusaha untuk mengatasi sengketa teritorial dan masalah militer, sedangkan Konferensi Meja Bundar berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pengalihan kekuasaan.

                Meskipun Konferensi dan Perjanjian Malino memiliki arti penting, namun tidak memiliki dampak yang bertahan lama dan signifikansi historis dari persetujuan dan peristiwa lain selama Revolusi Nasional Indonesia. Akibatnya, mereka mungkin tidak banyak disebutkan dalam sejarah umum perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Malino, yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 1946, antara perwakilan Republik Indonesia dan pemerintah Belanda, membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan status dan struktur politik Indonesia.

 

                Berikut adalah beberapa poin penting dari kesepakatan tersebut:

1. Pengakuan Republik Indonesia: Perjanjian tersebut mengakui Republik Indonesia sebagai negara konstituen dalam Indonesia federal, yang dikenal sebagai Negara Indonesia Serikat (RIS). Ini merupakan pengakuan yang signifikan terhadap keberadaan Republik Indonesia.

2. Struktur Federal: Perjanjian tersebut menggariskan sistem pemerintahan federal untuk Indonesia, dengan ibu kota federal di Jakarta. Ia mengakui Republik Indonesia sebagai salah satu negara konstituen dan mengakui hak kedaulatan dan pemerintahan sendiri dari negara-negara tersebut.

3. Pembagian Kekuasaan: Perjanjian tersebut menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian konstituen. Ini menetapkan bahwa hal-hal tertentu, seperti urusan luar negeri dan pertahanan, akan berada di bawah yurisdiksi pemerintah federal, sementara masalah lain akan ditangani oleh negara bagian.

4. Kehadiran Militer Belanda: Perjanjian tersebut mengizinkan kehadiran pasukan Belanda di daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kekhasan kehadiran militer ini diuraikan dalam perjanjian selanjutnya.

                Penting untuk dicatat bahwa Perjanjian Malino adalah bagian dari rangkaian negosiasi antara Republik Indonesia dan pemerintah Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pelaksanaan perjanjian menghadapi tantangan, dan perjanjian selanjutnya seperti Perjanjian Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar berdampak lebih signifikan terhadap proses kemerdekaan Indonesia.

                Menyusul penandatanganan Perjanjian Malino pada tahun 1946, tanggapan kedua belah pihak, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda, beragam. Meskipun kesepakatan tersebut dipandang sebagai langkah potensial untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan salah satu pihak, dan tanggapan mereka berbeda-beda.

1. Republik Indonesia (Nasionalis Indonesia):

                Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya pada awalnya melihat Perjanjian Malino sebagai perkembangan yang positif. Ia mengakui Republik sebagai negara konstituen dalam Indonesia federal, yang merupakan pengakuan penting atas kedaulatan mereka. Namun, beberapa nasionalis Indonesia mengkhawatirkan batasan yang diberlakukan oleh perjanjian tersebut, seperti kehadiran militer Belanda dan pembagian kekuasaan yang menguntungkan pemerintah federal. Ada yang merasa bahwa kesepakatan itu tidak cukup untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Indonesia.

2. Otoritas Belanda

                Penguasa Belanda yang diwakili oleh H.J. van Mook melihat Perjanjian Malino sebagai potensi kompromi untuk mengatur situasi di Hindia Belanda (Indonesia). Mereka percaya bahwa perjanjian tersebut dapat membantu mempertahankan pengaruh Belanda di wilayah tersebut sambil memberikan otonomi tertentu kepada Republik Indonesia. Namun, beberapa pejabat Belanda juga tidak puas dengan perjanjian tersebut, mengingat perjanjian tersebut terlalu menguntungkan pihak Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya kendali Belanda dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut.

                Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada tanggapan awal, implementasi Perjanjian Malino menghadapi tantangan yang signifikan, dan ketegangan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda terus berlanjut. Negosiasi dan kesepakatan selanjutnya dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, yang pada akhirnya mengarah pada Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, yang memainkan peran lebih signifikan dalam proses kemerdekaan Indonesia.

                Perjanjian Malino, yang ditandatangani pada tahun 1946, tidak memiliki dampak yang bertahan lama atau signifikan terhadap penyelesaian konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda. Efektivitasnya terbatas, dan akhirnya digantikan oleh perjanjian berikutnya. Perjanjian Malino menghadapi tantangan dalam implementasinya, dan tidak mengarah pada penyelesaian konflik yang stabil dan tahan lama. Ketegangan antara Republik Indonesia dan otoritas Belanda terus berlanjut, dan negosiasi dan kesepakatan lebih lanjut dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

                Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tahun 1946 menggantikan Perjanjian Malino sebagai kerangka utama penyelesaian konflik. Ini membahas masalah-masalah seperti transfer kekuasaan, pengakuan kedaulatan Indonesia, dan pembentukan negara federal. Pada akhirnya, Konferensi Meja Bundar yang diadakan pada tahun 1949-lah yang membuat Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan "Van Royen-Roem", yang menjadi dasar penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia.

                Oleh karena itu, meskipun Perjanjian Malino mungkin memiliki efek atau pengaruh sementara, dampaknya terbatas dan berumur pendek dalam konteks kemerdekaan Indonesia yang lebih luas.